Pemprov Sumut Buka Lowongan 329 CPNS dan 1.354 CPNS Daerah

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2013 sebanyak 329 orang yang terdiri dari guru SLB, dokter spesialis, tenaga teknis dan pelatih olahraga.

Selain Pemprov Sumut, terdapat pula 14 kabupaten/kota se-Sumut yang membuka lowongan CPNS sebanyak 1.354 CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pandapotan Siregar menegaskan dalam penerimaan CPNS formasi tahun 2013 Pemprov Sumut mengikuti sistem penerimaan yang ditetapkan oleh pusat.

Penerimaan akan lebih transparan dan akuntabel karena soal dibuat oleh konsorsium 15 perguruan tinggi negeri se Indonesia. Tak hanya itu, untuk menjamin fairnya ujian, maka  pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dilakukan oleh pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

“Gubernur Sumut mendukung sepenuhnya sistem yang di terapkan pusat dalam tahapan penerimaan CPNS dengan harapan diperoleh PNS yang berkompeten dan berkualitas,” ujar Pandapotan, dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (19/9/2013).

Dia menekankan agar peserta mempersiapkan diri sebaiknya dan meminta kepada Kepala BKD Sumut agar semua proses penerimaan CPNS harus fair dan kelulusan mutlak ditentukan oleh kemampuan. Oleh karenanya, dia menghimbau masyarakat jangan mempercayai tawaran meluluskan dan mengurus CPNS oleh oknum tertentu.

“Kepada rekan-rekan pers dan masyarakat luas dan seluruh pihak yang terlibat Gubsu juga mengajak ikut melakukan pengawasan, agar prosesnya dapat lebih transparan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa proses seleksi ini murni untuk mendapatkan sumber daya manusia PNS yang profesional,” tuturnya.

Selain melaksakan seleksi bagi pendaftar umum, Pemprov Sumut akan menggelar seleksi bagi pegawai honorer kategori II (K2) sebanyak 20 orang. Pegawai honor kategori II ini adalah honorer yang masuk database minimal tahun 2005 yang penggajianya diluar APBD.

Sementara untuk K 2 ini seluruh kabupaten/kota se Sumut melaksanakan seleksi dengan formasi Binjai 211, Tanjung Balai 283, Tebing Tinggi 219, Siantar 330, Sidempuan 54, Sibolga 66, Gunung Sitoli 355, Nias 371, Nias Selatan 1.868, Nias Utara 740, dan Nias Barat 479.

Kemudian formasi Deli Serdang 744, Serdang Bedagai 743, Asahan 815, Batubara 588, Simalungun 1.028, Langkat 995, Karo 260, Dairi 289, Pakpak Bharat 12, Tobasa 599, Samosir 233, Humbang Hasundutan 355, Taput 471, Tapteng 605, Tapsel 306, Mandailing Natal 353, Padang Lawas 466, Paluta 610, Labuhan Batu 574, Labura 527 dan Labuhsel 337.

Adapun formasi bagi pendaftar umum dilakukan juga oleh 14 kabupaten yaitu Sibolga  70 (sementara), Tanjung Balai 70, Deli Serdang 35, Batubara 96, Tapteng 35 (sementara), Tapanuli Utara 40 (sementara),  Padang Lawas 91, Padang Lawas Utara 122,  Labura 40, Labuhan Batu Selatan 82, Nias 220, Nias Barat 200, Nisel 50 dan  Nias Utara 203.
Pandapotan menjelaskan untuk Sibolga, Taput dan Tapteng formasi tersebut masih bersifat sementara menungu kualifikasi pendidikan dari pemerintah pusat .

Menurutnya Pemprov Sumut ditunjuk sebagai koordinator proses seleksi CPNS di Sumut, dimana sesuai kesepakatan bersama beberapa kab kota yang melaksanakan penerimaan ditetapkan tahapan penerimaan CPNS diawali dengan pengumuman yang dimulai 20 September -1 Oktober. Pendaftaran pada 23 September-4 Oktober dan pelaksanaan ujian yang serentak pada 3 November 2013 bagi pelamar umum dan kategori II.

Untuk kategori umum bagi seleksi Pemprov Sumut dan seluruh kabupaten/kota soal dipersiapkan oleh konsorsium 15 perguruan tinggi negeri dimana master soal diserahkan ke Pemprov Sumut mulai 5-11 Oktober 2013.

Pemprov Sumut menyerahkan proses pencetakan soal kepada Universitas Sumatra Utara. Sedangkan LJK dipersiapkan oleh pusat dan khusus kategori II soal dan LJK semuanya dipersiapakan pusat.
“Selesai ujian, sisa LJK dikembalikan ke pusat. Hasil ujian dibawa ke pusat dan diperiksa di sana,” jelas Pandapotan.

Untuk pengumuman rangking, panitia seleksi pusat akan menyerahkan kepada gubernur Sumut untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kembali ke panitia pusat untuk diperiksa kembali dan akan diumumkan di situs pemerintahan resmi.(28/msi)