Tolak Inpres, Buruh Ngotot Upah 2014 Tetap Mengacu KHL

Medan. Inpres tentang pedomaan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) yang berisi beberapa ketentuan sebagai acuan kepala daerah dengan adanya batasan maksimal kenaikan 10% di atas inflasi, membuat gerah buruh/pekerja di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Utara (Sumut).


Apalagi, dalam Inpres tersebut untuk upah minimum padat karya dan industri menengah dipatok 5% di atas inflasi. Padahal, jumlah buruh/pekerja di sektor ini cukup tinggi.

"Kita menolak Inpres tersebut dan menjamin kalau penetapan UMP tahun 2014 tetap berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Daerah (Depeda). Artinya, persentase kenaikannya bukan ditentukan pemerintah pusat dalam bentuk Inpres yang hanya 5-10 persen tapi tetap merujuk pada hitungan KHL," kata Ketua Depeda Sumut, Edward Pakpahan, kepada MedanBisnis, Minggu (22/9) di Medan.

Edward mengatakan, tanpa Inpres pun, sebenarnya selama ini pemerintah sudah menahan kenaikan upah dengan penentuan item dalam KHL yang bukan kebutuhan utama. "Misalnya sabun colek dan ikat pinggang. Ini bukan kebutuhan pokok. Selain itu, nilainya pun sangat kecil. Selama ini, dengan survei KHL, kenaikan upah pun paling tinggi hanya di level 12%. Jadi pemerintah yang lebih pro upah murah, kini malah semakin bertingkah dengan mengeluarkan Inpres. Lalu buruh akan semakin terjepit," jelasnya.

Menurut Edward, penentuah upah berdasarkan KHL, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sudah sangat tidak menguntungkan. "Presiden SBY memang tidak becus mengurus negara ini, terutama menyangkut buruh. Presiden tidak pernah pro buruh. Terutama dengan tidak adanya jaminan bagi dunia usaha hingga membuat banyak pengusaha lari ke luar negeri dan mengakibatkan PHK. Belum lagi tidak tersedianya energi seperti listrik dan gas di Sumut hingga pengusaha rugi puluhan miliar rupiah. Makanya kita sebut pemerintahan ini rezim upah murah," tegas Edward.

sumber :  MedanBisnis