PTPN4 : Areal Kebun Marihat Sesuai HGU

Medan-: Manajemen PT Perkebunan Nusantara 4 (PTPN4) menyatakan perusahaan BUMN itu tidak melakukan penyerobotan lahan rakyat karena areal yang dikuasai di kebun Marihat, Simalungun, Sumatera Utara tersebut sesuai Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pemerntah setempat.

“Berdasarkan penerbitan sertifikat HGU pada 2006, maka areal HGU PTPN4 Kebun Marihat telah bersih dari permasalahan penggarapan dan PTPN 4  Kebun Marihat tidak ada menguasai areal lahan diluar HGU,” kata Humas PTPN 4, Syahrul Siregar di Medan, Sabtu.


Dia mengatakan itu ketika dikonfirmasi soal terjadinya aksi karyawan PTPN 4 di Kabupaten Simalungun yang turun ke Kebun Marihat, Jumat (11/10) untuk mengusir atau menertibkan sejumlah masyarakat yang melakukan penanaman tanaman di kebun itu.

Berdasarkan SK HGU No.1 tanggal 11 September 2006 lahan Kebun Marihat PTPN 4 itu seluas 4.413,66 hektare.

Luas lahan itu berkurang 55,86 hektare dari areal sesuai HGU yang mencapai 4.469,52 hektare.
Luas lahan itu juga sudah turun jauh dari awalnya yang seluas 6.100 hektare yang dimohonkan perpanjangannya dengan alasan pemerintah seluas 1.630,48 hektare dikeluarkan dari HGU karena lahannya telah dikuasai oleh masyarakat.

Lahan seluas 6.100 hektare itu sendiri merupakan HGU yang diterbitkan pemerintah pada 1 Nopember 1973 .

“Berdasarkan penerbitan sertifikat 11 September 2006 itu, maka areal HGU PTPN 4 Kebun Marihat telah bersih dari permasalahan penggarapan. Manajemen tentunya mempertahankan haknya,”katanya.
Ketua Umum SP BUN PTPN 4 Wispramono Budiman, di Simalungun, Jumat, menyebutkan, aksi pengamanan kebun itu dilakukan setelah mendapat informasi bahwa masyarakt sudah dan akan menanami areal Kebun Marihat di kawasan Silampuyang.

“Kami hanya mengamankan dan mempertahankan HGU perkebunan dari tindakan yang melawan hukum,” ujarnya.

Karyawan menghentikan angkutan umum dan menyuruh turun penumpang yang membawa tanaman pohon pisang dan ubi kayu yang direncanakan akan ditanam di kawasan Kebun Marihat itu dengan dalih lahan tersebut milik masyarakat.ORBIT

Sumber|Antara
Editor|Maruli AS