Sumut Sulit Miliki Koperasi Petani Kelapa Sawit

Medan. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai masih sulit memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dikelola koperasi petani. Padahal, dari luas lahan sekitar 1 juta hektare, dengan dukungan pemerintah dan kerja sama dengan petani maka koperasi dapat terbentuk dan jelas sangat menguntungkan dalam kepastian harga jual. "Saat ini masih di Kalimantan Selatan pelaksanaan koperasi petani ada. Sedangkan untuk di Sumut sepertinya sulit dilakukan. Karena itu, perlu dukungan pemerintah daerah," kata Ketua Umum Asosiasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo),  Anizar Simanjuntak kepada wartawan di Medan, kemarin.
Dijelaskan Anizar, PKS petani ini penting untuk kepentingan produksi petani dan dengan koperasi semua petani dapat memiliki saham yang sama dalam operasional PKS. Memang, untuk pembangunan PKS itu butuh dana besar sehingga membutuhkan kerja sama investor. Namun, jika PKS telah berdiri dapat meningkatkan pendapatan petani dengan pengendalian fluktuasi harga jual sekaligus mengajar petani menjaga mutu buah yang dijual.

"Selama ini, PKS milik swasta di berbagai daerah tidak pernah menerapkan harga patokan yang ditentukan, sehingga merugikan petani. Harga yang diberikan kepada petani selalu di bawah ketentuan dengan dalih kualitas TBS petani kurang bagus," jelasnya.

Meski diakui Anizar, petani sering juga membuat kesalahan dengan lebih mementingkan volume dengan cara mencampur sedikit buah yang belum matang pada Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual ke PKS dan akhirnya dijadikan alasan pengusaha kalau mutu buah petani kurang bagus. Tetapi justru sebaliknya, jika TBS petani itu baik, tetap saja petani hampir tidak pernah dikasih insentif seperti yang sudah diatur pemerintah.

"Keterlibatan petani dan koperasi di PKS itu, akan membuat petani menjaga dan menaikkan mutu TBS-nya akan semakin tinggi. Kalau PKS hasil kerja sama itu menguntungkan, tentunya petani dan koperasi semakin mendapatkan untung lebih besar," tuturnya.

Saat ini, katanya, koperasi petani di Indonesia baru ada di Kabupaten Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dimulai Februari 2013 pembangunannya dan sekarang persiapan pabrik sudah 60% dengan kapasitas 30 ton TBS per jam. Untuk nilai investasi PKS itu sekitar Rp120 miliar termasuk pabrik kecil pengolahan pakan ternak dari limbah sawit.

"Juni 2014 sudah bisa beroperasi dan kapasitas pabrik dapat mencapai 60 ton TBS per jam. Luas areal petani yang tergabung dalam koperasi sekitar 9 ribu hektare dengan melibatkan 2.600 orang petani," katanya menambahkan pemerintah setempat mendukung penuh sehingga pembangunan PKS dengan saham dan untuk hasil panen petani itu terwujud.

Rencana project koperasi petani selanjutnya, tambah Anizar, akan dilakukan di Kalimantan Barat dengan kapasitas pabrik dan luas lahan yang sama seperti di Kalsel. "Langkah pertama untuk project ini memilih koperasi petani aktif,   karena harus murni beranggotakan petani. Setelah itu baru bisa mengurus izin pendirian PKS yang mensyaratkan wajib memiliki 40% bahan baku, kecuali  bekerjasama dengan koperasi/organisasi," jelasnya.

Dikatakan Anizar, untuk mewujudkan koperasi petani di Sumut, pihaknya akan  melakukan pembinaan pada petani di lahan percontohan sekitar 500 hektare di Kota Barus Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). "Saat ini, kami sedang menjalin kerja sama dengan Pemkab Tapteng dan sedang dilakukan survei dalam pendataan petaninya," kata Anizar yang juga ketua Ikatan Masyarakat Tapanuli Tengah (Imatapteng).(yuni naibaho) mdn.biz.id