Jakarta. DPR mengkritik kebijakan pemerintah yang
jor-joran membuka keran impor pangan. nggota komisi IV DPR dari Fraksi
Partai Golkar Siswono Yudo Husodo kebijakan importasi oleh pemerintah
terlalu vulgar.
"Kita sangat mudah untuk melakukan impor. Kebijakan
impor kita vulgar sekali," kata Siswono di depan Dirjen Standarisasi
Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nuz
Nuzulia Ishak dan Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalung saat
melakukan rapat kerja di Gedung DPR Senayan Jakarta, Ranu (9/10/2013).
Siswono
memberikan contoh, pemerintah membuka keran impor lebar-lebar untuk
produk gula
mentah (raw sugar) yang diolah menjadi gula rafinasi khusus untuk
industri. Di tahun 2013 pemerintah mengimpor gula mentah sebanyak 3,8
juta ton.
"Gula ini sama seperti itu, kita impor tahun ini 3,8
juta ton dan ada indikasi merembas ke pasar eceran, cara ini jelas
memukul para petani tebu kita," kata mantan Menteri Transmigrasi dan
Permukiman Perambah Hutan era Orde Baru ini.
Belum lagi impor
daging sapi, bawang merah, cabai rawit bahkan hingga bawang putih,
Indonesia masih ketergantungan impor. Bahkan Siswono mencontohkan saat
kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, ada sebuah pabrik kecap yang
mendapatkan izin impor bawang putih selama 10 tahun.
"Saat
kunjungan kerja kita ke Medan, ada sebuah pabrik kecap yang mendapatkan
izin impor bawang putih selama 10 tahun," katanya. (dtf)