Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan pemerintah sebaiknya segera menerapkan rencana mandatory ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk para petani kecil atau smallholder. Hal ini dibutuhkan guna mengantisipasi kampanye negatif yang dilakukan oleh pihak asing.
“Selama ini yang dipermasalahkan oleh pihak Eropa adalah perkebunan sawit yang dikelola petani. karena perkebunan milik petani tersebut belum mendapat sertidikasi sebagai perkebunan berkelanjutan,” jelasnya, Senin (30/9/2013).
Kondsi tersebut, lanjutnya, memicu stigma negatif terhadapa perkebunan sawit. Pihak Eropa masih mengira pengelolaan perkebunan ini masih tidak ramah lingkungan dan cenderung merusak lingkungan.
Selain itu, tambahnya, pihak asing juga masih menganggap perusahaan besar yang ada di tanah air menekan petani dengan menerapkan harga beli yang rendah.
Hal ini, sangat merugikan kredibilitas minyak sawit Indonesia dimata dunia. oleh karena itu, Ia berharap pemerintah segera bertindak dengan merealisasikan rencana ISPO tersebut. (ra)
Editor : Rustam Agus
.bisnis.com